Warga Lalang Keluhkan Diminta Bayar PBB untuk Dapat Bantuan Sekolah, Johannes Hutagalung: Tidak Ada Aturan Itu!

Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Haratua Hutagalung, S.Sos, menampung keluhan warga Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal yang mengaku diminta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat mendapatkan surat keterangan untuk bantuan sekolah. Keluhan itu disampaikan saat Johannes menggelar Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Sabtu (25/7/26) di Jalan Perwira Utama, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal.

Rosita Siagian, warga setempat, mengaku mengetahui ada bantuan untuk siswa di sekolah anaknya. Untuk mendapatkan bantuan tersebut dirinya diminta untuk mengurus surat keterangan ke kelurahan. Namun di kelurahan ia justru diminta melunasi PBB terlebih dahulu.

“Saat mengurus ke kelurahan saya diminta bayar dulu PBB baru dikasih surat keterangan. Padahal saya hanya minta surat keterangan untuk mendapatkan bantuan dari sekolah. Apa memang peraturannya seperti ini, pak?” ujar Rosita.

Mendengar hal tersebut, Anggota DPRD Medan, Johannes Hutagalung langsung menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan warga membayar PBB untuk mendapatkan bantuan pendidikan.

“Bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya dapat bantuan sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan tidak diharuskan bayar PBB,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan dari Disdik Medan orang tua cukup mendaftar langsung ke sekolah. “Tidak ada yang namanya harus minta surat dari kelurahan, apalagi dikaitkan dengan bayar PBB. Tidak ada peraturan seperti itu,” katanya.

Ia juga merinci, bantuan sekolah dari Disdik Medan diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP. Sementara untuk SMA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bantuan bersifat tunggal, jika sudah menerima tas maka tidak bisa lagi menerima bantuan baju, sepatu, atau uang. Begitu juga jika sudah menerima bantuan dari PKH program anak sekolah, maka tidak diprioritaskan lagi.

Camat Medan Sunggal, Irvan Abdillah, yang hadir dalam kegiatan itu juga memastikan tidak ada kebijakan yang mengharuskan warga membayar PBB untuk mendapatkan surat keterangan dari kelurahan.

“Kedepannya saya pastikan tidak akan ada lagi masalah tentang ini,” tegas Camat.

Dalam reses tersebut sejumlah keluhan lain juga mencuat. N br Simanjuntak dari Jalan Amal mengeluhkan kepling yang jarang turun dan mensosialisasikan program bantuan pemerintah, sehingga banyak warga miskin tidak mengetahui informasi tersebut.

Sofianus Purba warga Jalan Karya Pasar I mengeluhkan banjir akibat saluran pembuangan yang tersumbat dan tidak pernah dibersihkan. Ia juga menyoroti LPJU di lingkungannya yang sudah bertahun-tahun padam. “Sudah lapor ke Dishub dan kirim foto, tapi sampai sekarang belum diperbaiki,” keluhnya.

Tio dari Jalan Puskesmas juga meminta perhatian terkait pengaspalan jalan di lingkungannya yang belum pernah dilakukan.

Menanggapi hal itu, Camat berjanji akan memperbaiki kinerja kepling. “Tugas kepling banyak, jadi kami harap pengertian warga. Saya mohon maaf bila kepling bersangkutan jarang turun ke lapangan,” ujar Irvan Abdillah.

Perwakilan Dinas Perhubungan yang hadir menjelaskan, laporan LPJU harus melalui call center dengan melampirkan nama, nomor HP dan titik koordinat agar mendapat nomor registrasi untuk perbaikan. Sementara perwakilan Dinas SDABMBK memastikan telah mencatat usulan pengaspalan jalan warga.

Johannes meminta Camat mengkoordinir para kepling untuk mendata jalan yang butuh perbaikan. “Nantinya data tersebut berikan kepada saya untuk dimasukkan ke program rehabilitasi jalan tahun anggaran 2026. Saya harap warga juga membantu dengan memberikan data jalan rusak di lingkungan masing-masing,” tandasnya.

Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Hutagalung juga menggelar sesi kedua Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Minggu (26/7/2026) di Jalan Murai, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal. (JD)