Renville Napitupulu Minta Warga Aktif Daftar Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pendapatan Napitupulu ST meminta warga Kota Medan untuk aktif mendaftar dan memperbarui data melalui program Perlindungan Sosial Terpadu (Perlinsos). Hal ini dimaksud agar program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Pusat dapat lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Renville Napitupulu saat menyosialisasikan Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Sabtu (15/8/26) di Jalan Karya Sehati Gg Ayem, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.

Sebelumnya, salah seorang warga yang hadir, Nainggolan mempertanyakan fungsi dan sasaran Perda Penanggulangan Kemiskinan ini. Pasalnya, banyak warga yang miskin namun tidak menerima bantuan pemerintah.

“Termasuk bantuan PKH. Apa kriteria agar warga tak mampu bisa mendapatkan program bantuan ini?” katanya.

Renville Napitupulu menjelaskan, PKH dan BPNT merupakan bantuan yang berasal dari dana APBN. PKH berupa bantuan uang tunai untuk keluarga berhak seperti ibu hamil dan anak. Sementara BPNT adalah bantuan non tunai.

Hingga 2025, Kemensos menganggarkan bantuan untuk 40 juta KK dengan dana Rp38 triliun per tahun. Sedangkan untuk Kota Medan, dari 200 ribu KK yang terdata dan berhak terima bantuan, baru 45 ribu KK yang menerima PKH dan 75 ribu KK menerima BPNT sisanya masih antre karena terbentur kuota atau anggarannya terbatas.

“Kalau ada keluarga sudah terdaftar tapi belum dapat, itu karena terkendala kuota. Namun kami sebagai anggota DPRD Medan akan memperjuangkan ini ke pemerintah, termasuk mendesak untuk penambahan anggaran sehingga bisa lebih banyak warga tercover menerima bantuan,” jelas Renville yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan.

Ia menyebut pemerintah saat ini menggunakan data desil dari BPS untuk klasifikasi tingkat perekonomian. Yang berhak menerima bantuan adalah warga desil 1-4 dan diprioritaskan desil 1.

Desil adalah peringkat data kemiskinan yang digolongkan dalam tingkatan 1 sampai 10. Dimana warga yang masuk dalam desil 1 sampai 4 termasuk golongan miskin dan berhak menerima PKH dan BPNT. Sedangkan warga yang masuk desil 5 sampai 10 tidak menerima karena dianggap mampu.

“Namun sekarang ada lagi program Perlinsos untuk mendukung keakuratan data-data warga di desil. Perlinsos ini berhubungan dengan sejumlah instansi untuk memastikan kondisi ekonomi warga. Hal ini dilakukan agar bantuan Pemerintah lebih tepat sasaran,” terang wakil rakyat dari Dapil 1 Kota Medan tersebut.

Untuk itu, Renville mengajak warga mendaftar di Perlinsos agar diketahui mana yang layak atau tidak layak terima bantuan.

“Karena Perlinsos lebih mendetail mengetahui kondisi ekonomi warga yang terdaftar di desil. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui portal digital atau datang ke kantor Kelurahan,” ujar Renville.

Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Manda menambahkan, saat ini BPS sedang melakukan survei ekonomi ke rumah warga untuk penetapan desil 1-10. “Jadi mari kita manfaatkan survei ini dengan memberi data-data sebenarnya kepada petugas agar dapat dipastikan masuk desil berapa,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah warga juga menyampaikan keluhan terhadap banjir. Br Sidabutar dari GG Rukun mempertanyakan pembangunan jalan Gang Sepakat yang lebih tinggi dari rumah warga.

“Bila air sungai meluap maka rumah kami banjir. Warga tidak keberatan jalan dibangun apabila sungai dikeruk. Bagi saya lebih baik miskin daripada kebanjiran,” ungkapnya.

Bernard Sinaga juga mengeluhkan banjir yang bisa mencapai 2 meter di Karang Berombak. Ia menyebut tembok di pinggiran sungai sudah hancur dan rata dengan tanah warga, namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah.

Menanggapi hal itu, Renville mengatakan persoalan banjir di Medan karena tidak optimalnya kondisi sungai-sungai. Namun kewenangan sungai berada di Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian PU.

“Saat kami (DPRD Medan, red) ketemu pihak kementerian, saya simpulkan mereka tidak terlalu serius dalam penanganan banjir. Saya akan terus berjuang hingga sungai-sungai di Kota Medan ternormalisasi dengan baik,” tegas dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan membidangi pembangunan kota.

Ada juga warga mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan. “Saat ini banyak pengangguran, pak. Seharusnya pemerintah membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan,” keluh Hariyati warga Jalan Karya.

Renville mengaku setuju pemerintah membuka lapangan kerja yang luas. Dia mencontohkan program hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga.

“Program ini mengatur bahan mentah tidak langsung diekspor, tapi diolah di dalam negeri jadi barang jadi sehingga masuk investor mendirikan pabrik yang otomatis menciptakan lapangan kerja di Indonesia,” tandasnya. (JD)