PDIP Pertanyakan Selisih Penurunan Pendapatan dalam RAPBD Medan 2027

Medan (Jurnaldaily.com) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mempertanyakan selisih penurunan pendapatan daerah dalam RAPBD Kota Medan 2027. Fraksi menilai ada perbedaan antara penurunan total pendapatan daerah dan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang perlu dijelaskan Pemko Medan.

Hal itu disampaikan Robi Barus saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (5/10/26).

Robi menyebut pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan Rp6,98 triliun lebih, turun sekitar Rp151,6 miliar dibandingkan pendapatan setelah perubahan APBD 2026 sebesar Rp7,13 triliun lebih.

Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat turun dari sekitar Rp3,26 triliun pada APBD 2026 setelah perubahan menjadi Rp2,81 triliun dalam RAPBD 2027. Penurunannya mencapai sekitar Rp440,8 miliar.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah, angka penurunan pendapatan daerah dari pos transfer pemerintah pusat saja sudah Rp440,8 miliar lebih. Kenapa total pendapatan daerah hanya sebesar Rp151,6 miliar lebih? Di mana logika perhitungannya ini?” ujar Robi.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Medan menjelaskan dasar perhitungan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kesalahan pencatatan atau faktor lain.

“Apakah hal ini terjadi karena kesalahan pengetikan atau ada faktor lain? Mohon penjelasan,” katanya.

Selain pendapatan, fraksi mempertanyakan proyeksi belanja daerah 2027 yang mencapai sekitar Rp7,16 triliun. Robi meminta penjelasan mengenai alasan penurunan belanja serta dampaknya terhadap program prioritas pemerintah daerah dan DPRD.

Fraksi juga menyoroti kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemko Medan diminta menjelaskan apakah kebijakan tersebut telah disampaikan pemerintah pusat sebelum penyusunan RAPBD 2027 serta jumlah guru dan tenaga kesehatan yang terdampak.

Robi juga meminta Pemko Medan segera menetapkan pejabat definitif pada sejumlah jabatan strategis, termasuk Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Medan. Menurut fraksi, pejabat yang dinilai berkinerja buruk perlu dievaluasi dan diganti dengan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas.

Di bidang pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan air bersih, banjir, kemacetan, dan kualitas pelayanan UHC. Khusus UHC, fraksi meminta program tersebut tetap dilanjutkan dengan peningkatan kualitas layanan serta memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Untuk penanganan banjir, fraksi meminta Pemko Medan mempercepat penyelesaian persoalan drainase, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta menjelaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir Belawan.

Fraksi juga meminta anggaran pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur diprioritaskan untuk kawasan rawan banjir, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan drainase yang mendesak. Pengawasan proyek juga diminta diperketat agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan tidak terjadi penyimpangan anggaran.

Robi menegaskan pembahasan RAPBD 2027 harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar mengejar target waktu.

“APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, dalam penggunaannya harus dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat,” tegasnya. (JD)