Warga Dapil 1 Medan Keluhkan Banjir, Infrastruktur, BPJS Dipersulit Hingga Pelayanan RS
Januari 19, 2026Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Dr. Dra. Lily, MBA, membeberkan beragam keluhan serius masyarakat yang diserap langsung saat pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/26), Dr Lily mengungkapkan masih banyak persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan pemerintah kota.
Ia menyampaikan, warga di Jalan Gaperta Ujung mendesak agar drainase segera diperbaiki karena kerap menjadi langganan banjir. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Dwikora yang hingga kini rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.
“Warga Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, juga meminta pengerukan drainase. Setiap hujan turun, kawasan tersebut selalu terendam banjir,” tegas Lily di hadapan forum paripurna.
Tak hanya banjir, masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa genangan yang tak kunjung dibersihkan. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati total.
“Warga merasa tidak aman karena kawasan tersebut rawan tindak kriminal. Mereka meminta lampu jalan segera diperbaiki,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Lily menyebut masyarakat juga meminta penyediaan bak sampah di lingkungan pemukiman guna mencegah penumpukan sampah. Tak kalah penting, warga mendesak dilakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lansia agar benar-benar tepat sasaran.
Keluhan lain yang turut mencuat adalah sulitnya pengurusan administrasi kependudukan serta pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih berbelit-belit.
“Masih banyak laporan rumah sakit menyatakan kamar rawat inap penuh, sehingga pasien terpaksa dirawat di ruang IGD sampai berhari-hari. Ini jelas sangat memberatkan masyarakat,” tegas wakil rakyat asal Dapil I tersebut.
Menutup laporannya, Dr Lily berharap Pemerintah Kota Medan melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya mencatat aspirasi, tetapi benar-benar menindaklanjutinya secara konkret.
“Reses bukan sekadar formalitas. Aspirasi masyarakat harus dijawab dengan tindakan nyata,” pungkasnya. (JD)
