Atasi Banjir, Komisi IV Sarankan Pemko Medan Borongkan Pekerjaan Drainase Kelurahan

Medan (Jurnaldaily.com) Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, untuk penanganan banjir di Kota Medan harus dimulai dari tingkat lingkungan. Untuk itu, Pemko Medan disarankan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase di tiap kelurahan.

Cara ini akan mengurangi banjir jika hujan turun dengan curah tinggi. “Sistem seperti ini yang dulu dilakukan. Karena untuk benahi, penanganan banjir skala besar harus melibatkan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Karena persoalan banjir juga menyangkut sungai yang melintasi Medan dan Deliserdang,” kata Paul Simanjuntak, Senin (3/11/25) di DPRD Medan.

Sambung Paul, kelurahan juga banyak kebanjiran meski tidak dekat dengan sungai. Persoalan utama adalah drainase yang ada sudah tumpat oleh sampah, jika hujan deras air tidak bisa mengalir ke parit besar.

“Jika pengorekan drainase diproyekkan atau diborongkan kita yakin persoalan banjir bisa berkurang,” kata Paul.

Ia mengatakan bahwa banjir besar hanya di kecamatan di mana sungai besar melintasi daerah itu. Padahal di banyak kelurahan, terjadinya banjir karena parit yang tumpat.

Kata Paul, pihak Pemko Medan sudah menempatkan petugas P3SU (Petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum) yang statusnya adalah pegawai P3K paruh waktu.Tapi personilnya hanya 6 orang tiap kelurahan sehingga tidak mampu melakukan pengorekan secara menyeluruh, karena jumlah drainase di tiap kelurahan cukup panjang.

Jika Pemko Medan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase, petugas P3SU tidak perlu dibubarkan tapi tetap diberdayakan untuk perawatan drainase. Dengan cara itu, banjir di tiap lingkungan akan teratasi.

“Untuk banjir skala besar masih menunggu kordinasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemko Medan dan Deliserdang. Penanganan banjir besar ini juga menunggu selesainya proyek Lau Simeme. Jika sudah dibuka bisa mengatasi banjir. Tapi menunggu itu ada, kita harus menangani banjir yang bisa kita atasi dengan anggaran Pemko Medan,” tegasnya

Untuk itulah, sebut Paul, di anggaran R-APBD 2026 yang sedang dibahas, dalam bulan November ini akan disarankan anggarannya supaya ditampung di Dinas Sumber Saya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK). (JD)