Warga Keluhkan Sistem Zonasi, Daniel Pinem Minta Pemerintah Bangun SMAN di Medan Selayang

Medan (Jurnaldaily.com) Warga yang bermukim di Kecamatan Medan Selayang mengeluh kesulitan memasukan anak-anak mereka ke SMA Negeri. Pasalnya mereka terkendala adanya sistem zonasi penerimaan murid baru karena tidak adanya SMA Negeri di kecamatan tersebut.

Hal ini dikeluhkan warga Medan Selayang saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No 05 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar anggota DPRD Kota Medan, Drs Daniel Pinem di Jalan Bunga Sedap Malam III, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (9/6/24).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan sejumlah OPD Pemko Medan, aparatur pemerintahan setempat dan ratusan warga.

“Anak kami terkendala masuk SMA Negeri karena sistem zonasi ini, mohon solusinya,” katanya.

Diungkapkannya, hingga kini tidak ada SMA Negeri di Kecamatan Medan Selayang. Sementara peraturan zonasi PPDB mengutamakan menerima anak-anak yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah negeri.

“Bagaimana anak kami bisa masuk sekolah negeri sementara tidak ada SMA Negeri di kecamatan ini,” keluhnya.

Menyikapi persoalan ini, Drs Daniel Pinem menyebut salah satu persoalan di Medan Selayang yakni tidak ada SMA Negeri.

“Dari dulu kita sudah berjuang agar di Kecamatan Medan Selayang ada SMA, karena penerapan sistem zonasi untuk PPDB. Bagaimana anak-anak kita dapat masuk sekolah negeri bila tidak ada SMA Negeri di wilayah ini. Saya minta pemerintah membangun SMA Negeri di kecamatan ini,” tandas politisi senior PDI Perjuangan ini.

Daniel Pinem tegaskan hal ini harus jadi perhatian Dinas Pendidikan (Disdik)Kota Medan. Dia minta Disdik Medan berkoordinasi dengan Pemprovsu yang berwewenang mengurus SMA.

“Saya juga minta pihak kecamatan ikut berupaya mengatasi hal ini bersama Disdik Medan berkolaborasi dengan DPRD Medan. Kita ingin ada SMA Negeri di kecamatan ini, karenanya pihak kecamatan harus ikut serta mewujudkannya,” tegas Daniel Pinem yang duduk di Komisi IV DPRD Medan.

Perwakilan Disdik Medan yang hadir, Dorisma Sianturi menerangkan, terkait zonasi PPDB, Disdik Medan cakupannya mulai tingkat PAUD sampai SMP, sedangkan SMA di provinsi.

“Tapi begitupun kami akan tetap berusaha mengatasi masalah ini dengan berkoordinasi kepada Pemprovsu,” terangnya.

Dalam sosialisasi ini warga juga mempertanyakan program bantuan pendidikan.

“Saya seorang supir dan saat ini perekonomian berjalan di tempat. Saya ingin mendapat program bantuan bidang pendidikan untuk menyekolahkan anak,” sebut Irwan Ginting.

Warga lainnya, Rosmauli Pardede mengeluhkan BPJS Kesehatan miliknya sudah tidak aktif di tahun 2024 ini. Hal ini diketahuinya pada saat periksa mata di puskesmas.

“Kenapa BPJS saya tidak aktif lagi, padahal saya memakainya sudah bertahun-tahun, apa penyebabnya?” tanyanya.

Menyahuti masalah bantuan pendidikan, Dorisma Sianturi menjelaskan untuk dapat bantuan program pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), warga harus minta SKTM dari kelurahan setempat untuk kemudian mengurus KIP ke sekolah.

Tapi diakuinya ada juga yang sudah dapat SKTM tapi tidak dapat KIP karena terkendala sistem yang sudah ada.

Sedangkan masalah BPJS Kesehatan warga yang tidak aktif, perwakilan Dinas Kesehatan Medan, dr Amel Girsang meminta agar warga menemui dirinya di puskesmas untuk mencari tahu masalahnya.

Di akhir sosialisasi, Daniel Pinem mengatakan dirinya selalu siap untuk membantu menyelesaikan persoalan warga.

“Walau nanti saya tidak lagi di DPRD Medan, tapi saya tetap terbuka bagi warga yang butuh bantuan,” ucap Daniel Pinem. (JD)