Daniel Pinem Harap Aparatur Pemerintah Wilayah Peduli Terhadap Kesehatan Warga

Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan, Drs Daniel Pinem berharap aparatur pemerintah khususnya di kecamatan, kelurahan dan lingkungan untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan warganya. Apalagi banyak warga yang hidup sendiri tanpa sanak saudara dan bila sakit tidak ada yang mengurusnya.

“Saya harap aparatur pemerintah di wilayah mau peduli terhadap kondisi kesehatan warganya, terutama warga yang hidup sendiri tanpa bersama keluarga,” kata Daniel Pinem saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/9/23).

Kegiatan ini dihadiri beberapa perwakilan OPD Pemko Medan, aparatur pemerintahan setempat dan ratusan warga.

Harapan tersebut dikatakan politisi PDI Perjuangan ini menyikapi langkah mulia Camat Medan Tuntungan Hendra Sitanggang yang peduli terhadap warganya yang sakit namun hidup sendiri tanpa keluarga.

“Beberapa hari lalu kami membawa warga yang hidup sendiri berobat ke rumah sakit. Warga ini tidak mempunyai KTP atau identitas lainnya. Karena butuh bantuan pengobatan lalu pihak kecamatan membantu pembuatan KTP Medan dan membawanya berobat ke rumah sakit menggunakan program UHC (Universal Health Coverage),” tutur Camat Hendra Sitanggang di kegiatan sosialisasi tersebut.

Daniel Pinem mengapresiasi sikap pihak Kecamatan Tuntungan yang peduli dengan warganya dan proaktif membantu warga yang membutuhkan. “Saya harap sikap seperti ini dicontoh aparatur pemerintahan di wilayah yang lain,” harap wakil rakyat dari Dapil 5 Kota Medan ini.

Daniel Pinem juga menjelaskan, program UHC telah digulirkan Wali Kota Medan Bobby Nasution sejak Desember 2022 lalu. Program ini bisa dipergunakan warga yang memiliki KTP Medan untuk berobat di Puskesmas, bila sakitnya parah akan dirujuk ke rumah sakit.

“Jadi inilah program nyata bapak Wali Kota Medan untuk meningkatkan kesehatan warga Medan,” jelasnya.

Selain mensosialisasikan Perda Sistem Kesehatan Kota Medan, dalam kesempatan ini Daniel Pinem juga menampung aspirasi warga yang hadir. Seperti Joni Sinaga warga Jalan Flamboyan 11 mengeluhkan banjir di lingkungannya bila hujan sebentar aja. Dia juga minta dimasukkan air PDAM di lingkungannya. Selain itu Joni juga mempertanyakan bila BPJS PBI tidak dipergunakan, apakah langsung dinonaktifkan.

Begitu juga Umini warga Jalan Flamboyan 2 mengeluhkan belum pernah dapat bantuan pemerintah padahal sejak tahun 2017 dia masuk peserta PKH.

Menyahuti keluhan warga, Daniel Pinem minta Lurah Tanjung Selamat untuk segera meninjau ke Jalan Flamboyan 11 agar bisa dilakukan langkah seperlunya dan ditindaklanjuti ke Dinas PU.

Begitu juga terkait air PDAM, Daniel memastikan akan menindaklanjuti ke PDAM Tirtanadi. “PDAM Tirtanadi sebenarnya di bawah Pemprovsu, tapi nanti kami akan koordinasi dengan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut,” tandasnya.

Terkait program PKH, Daniel minta agar masalah ini segera ditangani Dinsos Medan. “Banyak masalah PKH dialami warga. Memang ini program pemerintah pusat, tapi Dinsos Medan tidak bisa lepas tangan begitu saja karena ini persoalan warga Medan yang harus segera kita atasi,” kata dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini.

Rinaldi dari Dinsos Medan mengakui masih banyak warga miskin di Kota Medan yang belum dapat bantuan. Begitu juga warga peserta PKH ada yang belum dapat bantuan atau masuk daftar tunggu. “Bila ada warga peserta PKH belum dapat bantuan silahkan cek ke Dinsos Medan untuk mengetahui penyebab belum mendapatkan bantuan,” katanya.

Terkait BPJS, perwakilan BPJS Kesehatan, Feri Sinaga mengatakan walau tidak dipergunakan kepesertaan BPJS PBI warga tersebut tetap aktif.

Warga Flamboyan 9 dan Flamboyan 10 juga mengeluhkan jalan rusak. “Kami mohon jalan kami itu diperbaiki dan paritnya dibenahi,” kata warga.

Daniel memastikan akan menindaklanjuti masalah jalan ini ke dinas terkait. “Saat pembahasan anggaran 2023, masih ada tersisa anggaran yang semoga bisa dipergunakan untuk perbaikan jalan dan parit. Namun bila tidak bisa, akan kita usulkan perbaikan di 2024 nanti,” pungkas Daniel Pinem. (JD)