Kepada Johannes Hutagalung, Warga Flamboyan Raya Keluhkan Kemacetan Jalan dan PKH

Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Haratua Hutagalung S.Sos kembali menyerap aspirasi warga Kota Medan melalui kegiatan reses. Dalam reses sesi kedua yang digelar Johannes Hutagalung di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Slamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (21/5/23) terungkap sejumlah aspirasi dan keluhan warga yang hadir.

Salah satunya keluhan warga Jalan Flamboyan Raya, Abdi Tarigan terhadap kemacetan parah yang setiap hari terjadi di Simpang Pasar Melati. Dia mengungkapkan warga sangat disulitkan dengan kemacetan yang selalu terjadi di lokasi itu, terutama pada pagi hari di saat masyarakat mulai beraktifitas.

“Mohon pak agar ini diatasi, karena kemacetannya sudah parah. Juga kepada pihak kelurahan agar mengetahui kemacetan ini bukan disebabkan oleh pedagang kaki lima, melainkan karena semrawutnya parkir di sekitar Pasar Melati. Ada petugas parkir tapi tidak bisa diandalkan, dan juga diragukan apakah itu petugas parkir resmi atau tidak,” ungkap Abdi Tarigan.

Senada, warga lainnya Ardin Tambunan juga mengeluhkan kemacetan di Simpang Pasar Melati tersebut. Dia bahkan minta untuk dibuka jalur jalan alternatif di lingkungan itu agar bisa dipergunakan warga beraktivitas sekaligus dapat mengatasi kemacetan.

Menjawab masalah kemacetan ini, MS Ginting perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan yang hadir mengatakan akan menyampaikan masalah ini kepada pimpinan.

“Kita akan turunkan personil kita untuk mengatur lalu lintas di Simpang Pasar Melati agar masalah kemacetan bisa teratasi,” terang MS Ginting.

Begitu juga perwakilan Dinas SDA BMBK (PU) Kota Medan, Irvan Sembiring memastikan usulan warga membuka jalan baru akan disampaikan kepada pimpinannya.

Selain kemacetan, persoalan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga dikeluhkan warga. Rosmaida br Siahaan warga Jalan Flamboyan mengaku tidak pernah dapat PKH.

Warga lainnya juga keluhkan tidak dapat PKH. Walau telah berulangkali mengajukan, namun tidak pernah dapat program bantuan pemerintah tersebut

Menanggapi ini, perwakilan Dinas Sosial Medan, Rinaldy Sitorus mengatakan untuk mendapatkan PKH warga harus terdaftar di DTKS. Disebutkannya, saat ini tercatat 180 ribu warga Medan terdaftar di DTKS, namun  baru 47 ribu lebih masuk PKH. “Jadi bagi warga yang ingin masuk PKH bisa terlebih dahulu cek KK apakah terdaftar di DTKS atau belum, ceknya bisa di kantor kelurahan setempat,” katanya.

Sedangkan perwakilan Lurah, Togar Hasibuan mengatakan pihaknya siap mengakomodir kebutuhan warga, termasuk pengecekan data warga di DTKS.

Dalam kesempatan ini, warga juga mempertanyakan peraturan pelarangan penjualan pakaian bekas. Rosmawati br Situmeang salah seorang pedagan pakaian bekas (monza) di Pasar Melati memohon agar penjualan pakaian bekas tidak dilarang.

“Ini menjadi sumber utama penghasilan keluarga kami, pak. Saya sudah 20 tahun berjualan monza di Pasar Melati, kenapa sekarang dilarang?” keluhnya.

Menyahuti aspirasi warga, Johannes Hutagalung menjelaskan bahwa pelarangan penjualan pakaian bekas merupakan keputusan dari pusat. Namun begitu pihak DPRD Medan juga telah ke pusat untuk mempertanyakan masalah ini.

“Kita tetap menyampaikan aspirasi warga Medan terkait monza ke pusat, karenanya kita tunggu bersama apa keputusan berikutnya dari pusat,” jelas politisi PDI Perjuangan Medan ini.

Di bagian lain, warga juga keluhkan belum adanya masuk pipa PDAM Tirtanadi ke Jalan Flamboyan 10, sehingga untuk melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari warga terpaksa pergi ke sungai yang rawan meluap atau banjir bandang.

Menjawab ini perwakilan PDAM Tirtanadi yang hadir mengatakan pihaknya akan mensurvei ke lokasi. Bila memang belum ada masuk pipa akan segera dipasang.

Persolan LPJU turut mencuat di kegiatan reses tersebut. Salah seorang kepling setempat, Andi Bangun mengungkapkan keresahan warga terhadap aksi begal yang makin meningkat di wilayah itu. Apalagi di daerah itu banyak lampu jalan (LPJU) yang padam.

“Waktu itu kami sudah sampaikan ini ke Dinas Perhubungan, namun hingga kini belum ada perbaikan lampu jalan, mohon ini diperhatikan pak,” katanya.

Waldin Ambarita warga Flamboyan 11 juga keluhkan ketiadaan LPJU di Jalan Flamboyan 10 ke Jalan Flamboyan 11. “Mohon dibuat, pak. Warga disini juga bayar pajak lampu jalan tapi kami tidak menikmati lampu jalan,” sebutnya.

Perwakilan Dishub Medan meminta kepada warga untuk menyampaikan persoalan LPJU beserta titik lokasinya ke kantor Dishub agar bisa segera dilakukan pemasangan atau perbaikan LPJU,” ucapnya.

Beberapa persoalan lainnya juga menjadi keluhan warga di reses Johannes Hutagalung. Anggota DPRD Medan dari Dapil 5 ini memastikan akan memasukan keluhan dan aspirasi warga ke dalam pokok pikiran (Pokir) untuk diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan. (JD)