Warga Kembali Keluhkan Infrastruktur Jalan Bunga Rampai, Daniel Pinem Kesal Hal Ini Belum Tuntas

Medan (Jurnaldaily.com) Warga yang bermukim di Jalan Bunga Rampai III, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan kembali mengeluhkan kondisi drainase dan jalan yang belum kunjung diperbaiki. Pasalnya, persoalan drainase dan jalan di kawasan tersebut hampir bertahun-tahun tak kunjung tuntas.

Karenanya, Pemeritah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi Kota (SDABMBK) atau Dinas PU diminta untuk segera melakukan pembenahan drainase dan jalan di kawasan tersebut.

“Kami sebagai warga Jalan Bunga Rampai III berharap agar drainase dan jalan kami segera dibenahi. Dari awal kami sudah ikhlas memberikan tanah kami untuk proyek drainase. Tapi, sampai sekarang justru tidak dikerjakan semua pihak lepas tangan termasuk pihak Kelurahan,” keluh Edy Tarigan kepada anggota DPRD Kota Medan, Daniel Pinem saat Reses Masa Sidang I Tahun IV Tahun Anggaran 2023 di Jambur Tamsaka, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Minggu (13/2/23)

Ia mengatakan bahwa kawasan tersebut sudah beberapa kali ditinjau, tapi tak kunjung dibenahi.

“Kami sebagai warga sudah memberikan tanah kami. Dan katanya jalan akan diaspal sudah diukur, tapi tak kunjung dikerjakan. Jadi, jangan sampai kami blokir jalan,” ucapnya.

Persoalam drainase juga dikeluhkan, Elisabeth, warga Jalan Bunga Malem 2, Lau Cih. “Kami minta agar di Jalan Bunga Malem dibuat paret karena sampai sekarang dilingkungan kami tidak ada paret. Bila hujan turun kawasan ini jadi banjir dan imbasnya kepada air sumur kami,” keluhnya.

Tak hanya persoalan drainase, warga yang hadir saat itu banyak mempertanyakan program bantuan sosial milik dari pemerintah.

Terkait dengan persoalan di Jalan Bungai Rampai III perwakilan dari Dinas SDABMBK tak mampu memberikan jawaban saat itu.

Sedangkan, Daniel Pinem sebagai anggota DPRD Kota Medan sangat menyayangkan persoalan tersebut tidak tuntas sampai saat ini.

“Persoalan di Jalan Bungai Rampai III sudah berungkali dikeluhkan warga, terakhir saat reses tahun 2022. Dan memang sangat amburadul dan diperlukan pembenahan secepatnya,” ucap Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu.

Dalam hal ini, politisi senior PDI Perjuangan itu merasa malu dengan kondisi jalan yang masuk kawasan Deli Serdang.

“Kawasan Simalingkar B itu ada yang masuk wilayah Deli Serdang, kondisi jalannya mulus beda jauh dengan jalan di bagian wilayah Medan. Jadi, kita mendorong Pemko Medan dapat segera melakukan pembenahan,” kata dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini.

Dalam pertemun itu, Danirl juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kepada pihak terkait, termasuk dengan memasukkan keluhan-keluhan tersebut ke dalam Pokok Pikiran DPRD Medan yang akan disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Medan.

“Saya juga berharap warga menghadiri acara musrembang agar setiap aspirasi dan usulan dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti Pemko Medan,” tambahnya.

Perwakilan Kecamatan Medan Tuntungan, Juan Lingga juga memastikan semua aspirasi warga akan ditindaklanjuti, tapi ada tahapannya. “Jadi jangan segan-segan menyampaikan aspirasi. Sekarang pihak kecamatan sedang melaksanakan posko anti begal karena saat ini banyak aksi begal. Karenanya kami mohon dukungan warga untuk menjaga kamtibmas kita. Selain itu kita sedang menjalankan razia PSK di Jalan Setia Budi, kita harus memegang teguh adat budaya kita dengan menjaga kehormatan kampung kita. Kami berharap warga juga membantu dengan mengawasi sekitar rumah terutama pada malam hari,” katanya.

Sedangkan Lurah Jan Rudi memohon kepada Daniel Pinem untuk mengawal usulan dan aspirasi warga Kelurahan Kemenangan Tani. “Warga juga jangan segan-segan mengajukan usulan pembangunan di Kemenangan Tani. Saat ini kelurahan tengah mengadakan pelatihan-pelatihan warga seperti menjahit dan lainnya, mohon pak Daniel ini juga dikawal,” pintanya.

Kegiatan reses ini dihadiri Rinaldy Sitorus dari Dinas Sosial Medan, Nurwidi Astuti mewakili Disdukcapil Medan, pihak Polsek Medan Tuntungan, perwakilan BPJS Kesehatan, OPD lainnya, aparatur pemerintahan setempat dan enam ratusan warga. (JD)