Petugas Lab Puskesmas Padang Bulan ‘Tolak’ KTP Warga Berobat, Renville: Ini Melanggar Program Wali Kota Medan

Medan (Jurnaldaily.com) Warga Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru mempertanyakan program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang diluncurkan Pemko Medan sejak Desember 2022 lalu. Pasalnya, Sarmawaty salah seorang warga Babura mengaku ditolak menggunakan KTP saat berobat di Puskesmas Padang Bulan.

Hal ini diungkapkan Sarmawaty pada kegiatan sesi pertama Reses Masa Sidang I Tahun ke IV TA 2023 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Renville Pandapotan Napitupulu ST di Jalan Sei Wampu Baru Gang Gereja Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Sabtu pagi (11/2/23).

Awalnya Sarmawaty mempertanyakan cara mendapatkan BPJS Kesehatan PBI (gratis) karena dia merasa tidak mampu membayar iuran BPJS Mandiri.

“Bagaimana cara mendapatkan BPJS gratis? Karena bulan lalu saat saya berobat dengan KTP ke Puskesmas Padang Bulan saya disuruh periksa darah di laboratorium puskesmas. Saat itu petugas lab mengatakan untuk kali ini bisa menggunakan KTP, tapi berikutnya pakai BPJS, tidak bisa pergunakan KTP,” kata Sarmawaty di kegiatan yang dihadiri perwakilan OPD Pemko Medan, aparatur pemerintahan setempat dan ratusan warga.

Karenanya Sarmawaty ingin mendapatkan BPJS Kesehatan gratis karena dia tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Mandiri.

Mendengar hal ini, anggota DPRD Kota Medan, Renville Napitupulu mengecam pihak puskesmas yang menolak warga menggunakan KTP untuk berobat. Karena sejak Desember 2022 lalu Pemko Medan telah melaksanakan program kesehatan gratis bagi seluruh warga dengan menggunakan KTP Medan.

“Ini sudah tidak benar, puskesmas itu telah melanggar program Wali Kota Medan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Program JKMB (Jaminan Kesehatan Medan Berkah) ini diutamakan bagi warga Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Warga yang ber KTP Medan silahkan pergunakan program ini, dan bila ada Puskesmas yang mempersulit warga menggunakan program ini, langsung laporkan untuk saya tindaklanjuti,” katanya seraya memastikan akan menghubungi Kadis Kesehatan Kota Medan terkait hal ini.

Sedangkan Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, Ratna Tanjung yang hadir di acara tersebut mengatakan, program UHC ini telah disosialisasikan Wali Kota Medan, dan ini wajib dilaksanakan seluruh puskesmas dan rumah sakit konterpart BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Sementara perwakilan Puskesmas Padang Bulan yang baru hadir setelah dihubungi terlihat tidak bisa menjawab keluhan warga dan hanya mengatakan masalah ini akan disampaikan ke Kepala Puskesmas Padang Bulan.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga mencuat sejumlah persoalan lain. Seperti warga mengeluhkan parit di Jalan Sei Tuntung Baru yang sempit dan aliran airnya tidak jalan. Hal ini membuat parit kotor dengan sampah termasuk kotoran hewan.

Warga Syafitri juga keluhkan pembuatan KTP di kecamatan yang belum terdaftar SIAK, hal ini juga terjadi pada warga lain dan menyulitkan mereka saat berurusan dengan pihak bank. Selain itu, kelurahan juga diminta mempermudah pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) warga. Pasalnya, banyak warga yang sulit mengurus adminduk di kepling sehingga langsung ke kelurahan atau kecamatan.

Warga Gunawan minta parit Jalan Sei Wampu Baru dibenahi karena airnya tidak jalan dan jadi sarang nyamuk. Dia juga minta pohon di lingkungannya dipangkas karena ranting-rantingnya telah bersentuhan dengan kabel listrik serta masalah keamanan lingkungan karena maraknya pencurian.

Menanggapi ini, Renville Napitupulu mengakui parit di Jalan Sei Tuntung Baru sempit karena sendimennya banyak sehingga airnya tidak mengalir. “Kemarin jalannya telah diaspal tapi paritnya belum dibenahi. Pihak kecamatan dan kelurahan segera tangani ini agar parit berfungsi baik dan tidak meresahkan warga,” tandas Ketua DPD PSI Kota Medan ini seraya menyebut akan mengupayakan pengajuan pembangunan parit di lingkungan itu.

Menjawab permintaan Renville, perwakilan camat mengajak warga untuk dalam waktu dekat melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dan parit di wilayah tersebut.

Renville juga meminta kepada Lurah untuk memperhatikan kondisi jalan dan parit. Bila ada yang butuh perbaikan atau pembangunan langsung informasikan untuk diajukan pembangunan. “Ini PR untuk bu Lurah, dan warga juga turut perhatikan lingkungannya, bila ada masalah infrastruktur langsung laporkan ke lurah,” ujarnya.

Renville juga mengajak warga untuk mengonlinekan KTP agar langsung terkoneksi saat melakukan pengurusan di instansi atau lembaga. “KTP yang online terdata di pusat dan terkoneksi ke seluruh instansi sehingga tidak terkendala saat ada keperluan pengurusan administrasi, termasuk memudahkan mendapat bantuan pemerintah bagi warga yang berhak,” jelas anggota dewan di Komisi IV DPRD Medan itu.

Terkait pengurusan adminduk, wakil rakyat dari Dapil 1 Kota Medan ini meminta para aparatur pemerintahan setempat, khususnya kepling agar betul-betul membantu dan melayani warga mengurus adminduk. “Kepling itu diangkat atas persetujuan warga, karenanya jangan kecewakan warga dan layani mereka dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Renville juga mengatakan DPRD Medan tetap mengawal proses penanganan banjir, termasuk normalisasi sungai dan pengorekan sendimen parit. “Untuk pihak kelurahan dan P3SU kita harap segera melakukan pengorekan parit agar berfungsi maksimal,” harapnya.

Untuk pohon, Renville minta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan segera mengatasi pepohonan yang meresahkan warga.

Terkait masalah keamanan lingkungan, legislator tersebut minta aparat lingkungan dan kelurahan meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-masing agar warga merasa aman dan nyaman.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Camat Medan Baru mengatakan pihaknya telah melaksanakan Musrembang kelurahan pada 1 Februari lalu. Di kegiatan tersebut banyak usulan warga diterima. “Namun usulan di Musrembang dibatasi, karenanya di kegiatan reses ini lah bisa dimanfaatkan warga mengajukan usulan-usulan yang nantinya bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan atau pembenahan melalui anggaran kelurahan,” terangnya.

Sedangkan Lurah Babura, Sarinah Pohan minta warga untuk turut serta memperhatikan lingkungannya dan juga membantunya dalam memimpin kelurahan tersebut.

Pada hari yang sama, anggota DPRD Medan Remville Pandapotan Napitupulu ST juga menggelar sesi kedua Reses Masa Sidang I Tahun ke IV TA 2023 yang digelarnya di Lapangan Jalan Bakti Selatan Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu sore (11/2/23). Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan sejumlah OPD Pemko Medan, aparatur pemerintahan setempat serta ratusan warga. (JD)