Di Reses Johannes Hutagalung, Warga Keluhkan Bronjong Perumahan Malibu

Medan (Jurnaldaily.com) Warga Jalan Avros Gang Jawa Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun mengeluhkan bronjong Perumahan Malibu. Pasalnya, keberadaan bronjong di pinggiran Sungai Deli tersebut membuat Gang Jawa sering kebanjiran.

“Sejak ada bronjong itu, lingkungan kami ini semakin sering banjir yang cukup parah. Apalagi wilayah kami ini tidak ada bronjong dan bila hujan turun, banjir mengarah ke lingkungan ini,” kata Wiwid Pranata warga Lingkungan 13 di sesi pertama kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun III Tahun Anggaran 2022 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Haratua Hutagalung S.Sos di Jalan Avros Gang Jawa Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (28/8/22).

Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Dinas PU, Dinas Koperasi UMKM, Disdukcapil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Perwakilan RS Pirngadi, BPJS Kesehatan, Perwakilan Camat Medan Maimun, Perwakilan Lurah Kampung Baru dan Kepling serta ratusan warga.

“Mohon kiranya di lingkungan ini juga dibangun bronjong. Kami juga mohon kepada pak Johannes agar bisa berkoordinasi dengan perumahan tersebut, sehingga lingkungan kami tidak banjir bila hujan turun,” kata Wiwid lagi dan diaminkan warga lainnya yang hadir.

Menjawab keluhan ini, Perwakilan Kecamatan Maimun mengatakan terkait bronjong di Perumahan Malibu ini bisa diupayakan dengan rembuk kelurahan untuk mengatasi masalah tersebut. “Hasil rembuk dibawa ke Pemko Medan untuk dicari solusinya,” ucapnya.

Sedangkan Perwakilan Dinas PU Medan menjelaskan, untuk pembuatan bronjong di sungai adalah domain Balai Wilayah Sungai (BWS). “Kami akan tindaklanjuti masalah ini ke BWS,” jelasnya.

Sementara Anggota DPRD Kota Medan, Johannes Hutagalung juga mengakui permasalahan sungai itu bagian BWS. Namun warga bisa membuat surat yang disetujui dan ditandatangani kepling dan warga lalu diserahkan ke Kelurahan.

“Kalau bisa warga sertakan foto kondisi di bronjong tersebut. Surat itu kirim juga ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan untuk sama-sama kita tangani masalah ini,” terang Johannes Hutagalung.

Selain masalah bronjong, dalam kegiatan ini warga juga mengeluhkan persoalan drainase di wilayah tersebut. Seperti diungkapkan Tarigan warga Lingkungan 9 yang mengeluhkan parit tersumbat di lingkungannya karena adanya bangunan-bangunan di atas parit.

Begitu juga warga Kelurahan Hamdan, Leo Hutagalung menyebutkan parit di depan rumahnya tersumbat sudah puluhan tahun, dan dia sudah sering memberitahukan ke camat dan lurah, tapi tidak ada realisasi. Juga ada tembok yang menghalangi gang kebakaran. “Sebelumnya sudah ada dewan yang meninjau, tapi tidak juga dibongkar, mohon ada tindakan,” katanya.

Menanggapi masalah drainase ini, Perwakilan Dinas PU Medan menjelaskan telah ada program pembenahan parit di Kelurahan Hamdan.

“Kita akan segera tinjau drainase di sana, karena telah diprogramkan pembenahan drainase di kelurahan itu,” katanya seraya menambahkan normalisasi drainase juga akan dilakukan di Lingkungan 9 dan akan langsung ditinjau.

Terkait masalah drainase ini, Johannes Hutagalung meminta warga untuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. “Bila ada masalah parit tersumbat, koordinasikan dengan pihak kelurahan atau kecamatan agar langsung ditinjau kondisi parit untuk dicarikan solusi penanganannya,” katanya seraya minta kepada kecamatan dan kelurahan untuk serius menangani pengaduan warga.

Permasalahan bantuan pemerintah juga menjadi keluhan warga di kegiatan ini. Sundari warga Gg Jawa pertanyakan pendataan DTKS yang sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya. Padahal banyak warga yang telah didata dan rumahnya ditempeli stiker, tapi hingga kini tidak menerima bantuan pemerintah.

Menanggapi ini, Perwakilan Dinsos Kota Medan mengatakan hingga kini pendataan untuk DTKS masih berlangsung. Namun walau warga telah dicacah tapi tidak otomatis menerima bantuan, karena hasil pencacahan ini nantinya akan disaring lagi di Kementerian Sosial.

“Bagi warga yang masuk DTKS pasti menerima bantuan, tapi bagi yang tidak masuk tidak dapat bantuan,” katanya.

Di akhir acara, Johannes Hutagalung yang duduk di Komisi II DPRD Medan mengimbau kepada warga yang belum mendapat bantuan pemerintah agar lebih aktif dengan membentuk kelompok dan mempercayakan kepada orang yang dinilai mampu mengurus berkas warga ke Dinas Sosial atau kecamatan.

“Hal seperti ini sudah dilakukan warga di Kwala Bekala dan ternyata cukup membantu menyelesaikan persoalan warga terkait bantuan pemerintah,” ucap.

Ditambahkan Johannes, kegiatan reses ini untuk menyerap aspirasi warga. “Namun keluhan bapak ibu mungkin tidak bisa 100 persen kita akomodir, tapi paling tidak kita bisa mengetahui apa persoalan di wilayah ini untuk kemudian bisa kita perbaiki bersama-sama,” sebutnya. (JD)