Warga Keluhkan Tak Terima Bansos, Renville Napitupulu Minta DTKS Diperbaharui

Juni 25, 2022 0 By admin

Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Pandapotan Napitupulu ST mendesak pemerintah untuk segera memperbaharui kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, saat ini jumlah warga miskin di Kota Medan telah bertambah.

“Saat ini yang terdata sekitar 129 ribu warga miskin, namun dari informasi yang kita terima sudah mencapai sekitar 190 ribu warga. Karenanya daftar DTKS harus diperbaharui kembali agar seluruh warga miskin masuk DTKS dan menerima bantuan pemerintah,” kata Renville Napitupulu saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota No 05 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Sempurna No 4 Lingk 2 Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (25/6/22).

Permintaan ini dikatakan Renville Napitupulu karena di acara tersebut sejumlah warga yang hadir mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan pemerintah, padahal mereka tergolong tak mampu. Seperti keluhan Pintauli br Sianipar yang mengaku tidak pernah mendapat apapun, sementara dia seorang janda yang tidak mampu.

“Apapun dari bantuan itu saya tidak pernah dapat, termasuk saat covid kemarin tidak ada dapat dari Kepling. Mohon pak perhatikan kami warga tak mampu ini,” pintanya di acara yang dihadiri sejumlah OPD Pemko Medan, pihak BPJS Kesehatan perwakilan Camat Helvetia, Lurah Cinta Damai, jajaran Kepling dan ratusan warga.

Begitu juga br Siahaan turut mengeluhkan tidak mendapat bantuan apapun. “Sebelum dan saat covid saya tidak pernah dapat bantuan pemerintah,” sebutnya.

Keluhan serupa diungkapkan warga lainnya, Thamrin Nainggolan. Dia juga mengaku sangat dibingungkan untuk pendaftaran orang miskin dan apa kriterianya.

“Ada yang bilang dari kepling daftar lalu ke Dinas Sosial (Dinsos) Medan, ada juga yang bilang langsung ke Dinsos, tapi dua-duanya tidak ada hasil. Bahkan ada warga yang diinfokan sudah terdaftar, tapi tidak juga dapat bantuan. Terus terang kami bingung dengan kondisi ini, mohon diperhatikan pak,” katanya seraya berharap Pemko Medan lebih memperhatikan warga miskin.

Renville Napitupulu mengakui masalah warga miskin tidak terima bantuan ini selalu terjadi. Karenanya pihaknya di DPRD Medan minta data warga miskin ini segera diperbaharui agar seluruh warga miskin terdaftar di DTKS dan bisa menerima bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terkait pendaftaran di DTKS, Ketua DPD PSI Kota Medan ini mengimbau warga untuk mendaftarkan diri ke Kepling masing-masing. “Yang penting daftar dulu ke kepling dengan menyerahkan kartu keluarga, masalah diterima atau tidak masuk DTKS itu masalah kedua. Begitu juga Kepling, saya minta betul-betul mengakomodir pendaftaran warga ini,” tandas Renville seraya juga meminta Kepling aktif menjemput bola mengambil data warganya yang tidak mampu untuk diserahkan ke Dinsos.

Dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini juga berharap Wali Kota Medan dapat membuat terobosan agar seluruh warga miskin menerima bantuan.

“Agar warga miskin di Medan yang terdaftar di DTKS bisa menerima bantuan dari Kemensos. Saya yakin pak Bobby Nasution bisa melakukan ini,” ucap Renville.

Ditambahkannya juga, perlunya tenaga pencacah di setiap kelurahan terpenuhi maksimal. Selain itu, di setiap kelurahan harus ada perangkat komputer yang dapat mengcover data warga miskin. “Saya yakin banyak warga yang belum paham mendaftar di DTKS, karenanya diperlukan tenaga pencacah dan sarana komputer yang baik di tiap kelurahan,” terangnya.

Lurah Cinta Damai, Syiena Siregar menegaskan pihaknya selalu memastikan ke jajaran Kepling agar jangan ada warga yang terlewat masalah pendaftaran DTKS dan pemberian bantuan.

Lurah mengatakan dirinya konsern memperhatikan warga miskin di wilayahnya. “Saya tidak mau ada warga saya yang miskin, karenanya saya minta kepling mengakomkdir kebutuhan warganya,” katanya seraya minta warga yang masuk kategori miskin agar segera lapor kepada Kepling.

Sedangkan perwakilan Dinsos Medan yang juga Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Medan Helvetia, Asniar Manda menjelaskan warga miskin yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah wajib masuk DTKS.

Sementara untuk kriteria warga miskin, lanjutnya, bila mengikuti syarat Kemensos maka akan banyak syaratnya. “Namun pak Wali Kota Medan telah menentukan kriteria warga miskin di Medan berdasarkan yang tercantum di Perda Penanggulangan Kemiskinan,” jelas Asniar.

Dalam acara ini warga juga mengeluhkan  program BPJS Kesehatan. Seperti Elawati br Sinaga yang menyebut BPJS keluarganya telah diblokir sejak suaminya pensiun.

“Mohonlah agar BPJS kami diaktifkan lagi, karena saat ini saya butuh pelayanan kesehatan,” harapnya.

Sedangkan warga lainnya, Lili br Panggabean menyebutkan dirinya hingga kini tidak punya BPJS Kesehatan. “Saya juga warga miskin, tapi tidak punya BPJS, untung lah saya tidak pernah sakit. Bagaimana caranya agar saya bisa punya BPJS gratis,” katanya.

Renville mengatakan bagi warga yang belum punya BPJS Kesehatan, agar segera menyerahkan Kartu Keluarga kepada pihaknya untuk dibantu pengurusan BPJS Kesehatan.

“Tapi bila masih ada tunggakan BPJS Mandiri, saya imbau untuk segera dibayar. Karena, walaupun warga telah memiliki BPJS PBI (gratis), tetap harus melunasi tunggakan BPJS Mandiri agar bisa mempergunakan BPJS PBI. Sekarang bayar tunggakan diberi keringanan, misalnya tunggakan 3 tahun menjadi 2 tahun dan bisa dicicil,” terang Renville seraya menyebut ada kuota 100 ribu BPJS PBI diberikan untuk warga Medan.

Perwakilan BPJS Kesehatan, Oliver Sinaga mengatakan bagi warga yang belum punya BPJS atau dinonaktifkan BPJS nya karena tidak bekerja lagi, diimbau untuk beralih ke BPJS PBI.

“Warga bisa mengajukan ke Dinsos untuk mendapatkan BPJS PBI,” ucapnya. (JD)