Warga Keluhkan Bansos, Johannes Hutagalung Kritik Kinerja Dinsos Medan
Februari 20, 2022Medan (JD.com)
Anggota DPRD Medan Johannes Haratua Hutagalung S.Sos kecewa melihat betapa sulitnya mengurus bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya. Setiap tahun pendataan ulang dilakukan Dinas Sosial, tapi masih banyak warga yang benar-benar berhak tapi tidak tercover sebagai peserta penerima bantuan.
“Setiap reses dan sosilisasi perda yang saya laksanakan, banyak keluhan warga yang tidak tahu bagaimana mengurus PKH. Bahkan yang sudah terdaftar tapi sampai 2 tahun bantuannya tidak terealisasi. Lalu apa yang didata oleh pihak Dinas Sosial selama ini, bagaimana peran Kelurahan dan Kepling,” kata Johannes ketika melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2022, Sabtu (19/2/22) di Jalan Pintu Air IV Gang Ternak, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap Wali Kota Medan mencermati kinerja Dinas Sosial seperti petugas yang melakukan pendataan dan para pendamping PKH yang sulit dihubungi masyarakat. Padahal negara sudah menyiapkan anggaran untuk PKH, petugas pendataan juga digaji pemerintah. Tapi justru soal bansos ini terus menjadi persoalan di tengah masyarakat.
“Semestinya ada perkembangan soal bansos ini, jika pendataan dilakukan secara baik dan profesional tentu tidak ada komplein dari masyarakat. Minimal keluhan itu berkurang sekian persen, justru setiap bulan keluhan itu bertambah. Kalau terus tidak tuntas, untuk apa dilakukan pendataan setiap tahun. Permasalahan ini akan saya sampaikan kepada Wali Kota Bobby Nasution,” tegas anggota Komisi II ini.
Seperti pengakuan M Yusuf, dia melihat ada warga peserta bantuan KKS sudah mendapat stiker, tapi bantuannya belum didapat. Warga lainnya, Rotua Sianipar warga Jalan Pintu Air Kwala Bekala, anggota PKH. Tapi sudah 2 tahun bantuan belum diterimanya, dia sudah sering ke Dinas Sosial melengkapi berkas tapi realisasi tidak ada. “Saya sangat membutuhkan bantuan PKH itu, kerjaan saya pemulung, suami saya menarik becak,” ucap Rotua.
Syarif Hidayat Nasution, mewakili dari Dinas Sosial yang juga pendamping PKH mengatakan, warga yang sudah mendapat kartu KKS tapi belum dapat bantuan meski rumahnya sudah dilabel sebagai peserta penerima bantuan. Melabel rumah penerima bantuan adalah program Pemko Medan untuk memberi efek jera dan efek malu kepada warga yang masih mendapat bantuan tapi sebenarnya tidak layak dapat.
Pengalaman petugas di lapangan membuat label itu sangat manjur, ada sekitar 23 warga PKH dampingannya di Kelurahan Sukamaju, Titi Kuning dan Kwala Bekala karena label tersebut ditempelkan di rumahnya jadi mengundurkan diri karena merasa malu. “Warga dampingan saya dulu ada 400 KK, sekarang bersisa 211 KK, itu karena adanya graduasi mandiri dan paksa,” terang Syarif Hidayat.
Graduasi paksa, kata Syarif adalah warga peserta penerima bantuan sosial yang dicoret karena berdasarkan pengamatan dan laporan warga kehidupan ekonominya sudah mapan. Karena masih ada orang-orang yang lebih layak dapat bantuan jadi tidak dapat karena yang sudah mapan masih mengaku tidak mampu. Karena program ini berdasarkan kuota dan anggaran.
“Ada juga graduasi mandiri, warga tersebut malu, karena ekonominya sudah bagus dia mengundurkan diri dari kepesertaan penerima bansos. Di Kwala Bekala ada 11 KK warga dampingan saya yang mengundurkan diri. Bagi peserta PKH atau KKS yang belum mendapat bantuan, kata Syarif, masih masuk daftar tunggu, karena bantuan tersebut berdasarkan kuota dan anggaran,” ungkap Syarif.
Turut hadir dalam reses ini perwakilan Dinas Pendidikan Yenny dan Fitra, mewakili Camat Medan Johor Fahmi dan Ketua PAC PDIP Medan Johor Yusuf Ginting beserta pengurus ranting dan sejumlah Kepling. (JD)
