Komisi IV DPRD Kota Medan Fokus Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kinerja OPD

Medan (Jurnaldaily.com) Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik ST menegaskan selama masa kepemimpinannya di Komisi IV, pihaknya akan fokus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang menjadi konterpart Komisi IV. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD yakni pembentukan Peraturan Daerah, membahas dan menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan.

“Sesuai dengan tupoksi lembaga DPRD yaitu melaksanakan legislasi (perda), anggaran dan pengawasan makan Komisi IV DPRD Kota Medan saat ini fokus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja OPD Pemko Medan sebagai pelaksana pembangunan Kota Medan,” kata Haris Kelana Damanik, ST, Senin (20/2/23) di ruang pimpinan Komisi IV DPRD Kota Medan.

Diketahui, Komisi IV DPRD Kota Medan merupakan komisi yang membidangi pembangunan kota. Sejumlah OPD Pemko Medan yang melaksanakan pembangunan fisik menjadi konterpart Komisi IV, seperti Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Tuang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja.

Dijelaskan Haris Kelana Damanik, pada dasarnya kondisi pembangunan di Kota Medan sudah membaik seiring semakin giatnya kinerja para OPD Pemko Medan. Namun begitu, selaku lembaga pengawasan pembangunan, Haris Kelana menegaskan komisi yang dipimpinnya akan terus meningkatkan pengawasan kinerja OPD yang menjadi konterpart Komisi IV.

Disebutkannya, tidak mudah melakukan pengawasan kinerja OPD. Apalagi saat ini pembangunan Kota Medan sangat masif di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Namun Komisi IV tetap berusaha memantau dan mengikuti kinerja yang dilakukan OPD.

“Pengawasan kita lakukan dengan mengikuti perjalanan program dan realisasi pembangunan. Termasuk apabila ada pihak yang menemukan permasalahan pembangunan di lapangan, sosial kontrol itu kan banyak, baik dari swadaya masyarakat, media dan hal-hal lainnya. Kita selalu menampung apa yang menjadi keluhan dan temuan yang terjadi di lapangan, artinya Komisi IV tidak akan melakukan pembiaran terhadap persoalan yang terjadi,” terangnya.

Selain mengawasi kinerja OPD, Haris Kelana menyebut pihaknya juga fokus terhadap persoalan-persoalan yang dialami konstituen (warga) khususnya terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan. “Kita juga terus memantau kondisi infrastruktur di lingkungan-lingkungan di Kota Medan. Bila ada peroalan atau keluhan warga terhadap infrastruktur, Komisi IV akan langsung turun memeriksa ke lokasi untuk kemudian ditindaklanjuti ke OPD terkait agar segera dibenahi,” ucap Politisi Partai Gerindra ini.

Namun, lanjutnya, sekarang ini di bawah kepemimpina Wali Kota Medan Bobby Nasution, infrastruktur Kota Medan memiliki kemajuan yang sangat signifikan. Seperti cara penataan, pembangunan dan penambahan infrastruktur yang dilakukan secara maksimal.

“Saya pikir pembangunan Kota Medan sekarang sangat baik. Hal ini karena Pemko Medan bergerak masif dalam membenahi infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan dan normalisasi drainase dan lainnya. Selain itu sejumlah program pembangunan juga direncanakan Wali Kota Medan, yakni pembangunan jembatan layang, under pass, penataan tata ruang dan zonasi, pembangunan kawasan kumuh dan lainnya. Saya berharap semangat membangun ini tetap terjaga demi kemajuan Kota Medan,” terang Haris.

 

Haris juga berharap agar Wali Kota Medan juga bisa menekankan kepada OPD Pemko Medan terkait supaya lebih berhati-hati menjalankan tugas sesuai kewewenangannya. Hal ini dimaksud agar tidak menjadi celah sorotan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan.

Namun begitu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga mengatakan sejauh ini kinerja OPD berangsur-angsur membaik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari semangat kerja membangun Kota Medan yang diturunkan Wali Kota. Selain itu, Wali Kota Medan bijaksana tapi tegas dalam memimpin jajarannya. Artinya, dalam mengambil keputusan Wali Kota tidak mau melihat hanya dari satu sisi terhadap kinerja jajarannya.

“Apabila Wali Kota menemukan hal yang tidak sesuai, dia langsung membuat suatu kebijakan dan keputusan khusus untuk sebagai notulen yang nantinya sebagai pembelajaran bagi OPD. Intinya, Wali Kota Medan selalu memperhatikan mana OPD yang bisa bekerja dan yang tidak bisa bekerja. Tetapi untuk OPD yang merupakan konterpart Komisi IV DPRD Medan, saya melihat sejauh ini cukup baik tanggapannya saat kami menyampaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saat ada pengaduan dari masyarakat, para OPD terkait langsung respon dan memenuhi undangan rapat untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi,” jelas Haris.

Di bagian lain, Haris Kelana Damanik juga berharap pembangunan di Kota Medan harus sesuai dengan perizinan yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini agar tidak menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

“Kondisi seperti ini sangat berpengaruh dengan peningkatan PAD di kota ini. Jika hal ini dibiarkan tidak tertutup kemungkinan program pemerintah kota menjadi terkendala,” kata Haris.

Oleh karenanya, lanjut politisi muda ini, pihaknya akan membuat penjadwalan rapat dengar pendapat (RDP) memanggil pihak-pihak berkompeten dalam masalah tersebut di atas tujuannya agar mendengar secara langsung dari pihak yang dipanggil itu. Setelah itu, sambungnya, Komisi IV bisa membuat kebijakan atau rekomendasi kepada Pemko Medan dalam hal ini.

“Jangan sampai PAD yang dipergunakan untuk pembangunan Kota Medan ketiga terbesar di Indonesia terhambat hanya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita akan terus memberikan pengawasan terkait pembangunan supaya sesuai perizinan,” tegas Haris.

Dia juga mengharapkan adanya kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif sehingga apa yang diharapkan cepat terealiasasi terutama dalam peningkatan PAD. “Salah satu peningkatan PAD dari perizinan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Jika sumber peningkatan dari SIMB terganggu maka terganggu juga lah peningkatan PAD yang selama ini diharapkan,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Haris, dari angka Rp 1.3 Triliun di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan yang sekarang namanya menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dinilai cukup untuk pemerataan pembangunan di Kota Medan terutama di bidang insfrastruktur sesuai amanah Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Kita berharap amanah Wali Kota Medan tersebut dapat terlaksana sebagaimana diinginkan,” katanya.

Masih katanya, Komisi IV DPRD Kota Medan akan segera memanggil para pengembang bila melakukan penyalagunaan dalam membangun sehingga menyebabkan uang tidak masuk ke kas daerah (PAD). “Kita mau pengembang mengikuti aturan yang ada jangan hanya memikirkan diri sendiri dan merugikan pihak lain,” tandasnya.

 

Adapun komposisi pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan sebagai berikut :

Ketua Komisi: Haris Kelana Damanik ST (Partai Gerindra)
Wakil Ketua: Dr. Rudiawan Sitorus (PKS)
Sekretaris: Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M., M.I.P. (Partai Golkar)

Anggota:

– Drs Daniel Pinem (PDI Perjuangan)

– Paul Mei Anton Simanjuntak SH (PDI Perjuangan)
– Renville Pandapotan Napitupulu ST (PSI)
– Hendra DS (Partai Hanura)
– Dedy Aksyari Nasution ST (Partai Gerindra),
– Antonius Devolis Tumanggor S.Sos (Partai Nasdem)
– Burhanudin Sitepu SH (Partai Demokrat)
– Edwin SugestiNasution SE MM (PAN)
– David Roni Ganda Sinaga (PDI Perjuangan)
– Dame Duma Sari Hutagalung (Partai Gerindra). (***)