Belum Masuk DTKS, Warga Kelurahan Terjun Sampaikan Keluhan kepada Margaret MS

Medan (Jurnaldaily.com) Warga yang bermukim di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan mempertanyakan masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, hingga kini masih banyak warga tidak mampu di wilayah tersebut yang tidak masuk DTKS.

“Padahal syarat utama untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus terdaftar di DTKS, tapi kami warga tak mampu belum masuk daftar. Kami mohon didaftarkan karena kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” kata salah seorang warga yang menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan No 05 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Margaret MS di Komplek KPUM Lingkungan 13 Blok 27 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Senin (12/9/22).

Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Dedy Pardede, Sekretaris Camat Medan Marelan, M Adam Nasution, Lurah Terjun, Taufik SSTP MAP dan Kepling 13 serta ratusan warga.

Menanggapi masalah ini, Lurah Terjun mengatakan untuk terdaftar di DTKS, warga harus terlebih dahulu didata lalu digelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk penetapan daftar DTKS.

“Namun, Muskel terakhir digelar pada tahun 2019 serentak seluruh kelurahan se Kecamatan Medan Marelan,” terangnya.

Sedangkan perwakilan Dinsos Medan, Pardede menyebutkan saat ini tim pencacah dari Kementerian Sosial RI telah diturunkan. “Tim ini bertugas melakukan verifikasi data warga agar diperoleh data valid sesuai kriteria dari Kemensos RI sehingga nantinya penerima bansos yang terdaftar di DTKS benar-benar tepat sasaran,” terang Pardede.

Mendengar ini, anggota DPRD Kota Medan, Margaret MS menegaskan walaupun ada pencacahan, namun Muskel harus tetap digelar.

“Harus tetap digelar Muskel untuk penetapan DTKS dari kelurahan. Karenanya saya minta kepada aparatur pemerintahan di wilayah ini untuk segera menggelar Muskel,” tegas Margaret seraya langsung menghubungi Camat Marelan agar Muskel kembali digelar di setiap kelurahan di kecamatan itu.

Selain DTKS, persoalan iuran BPJS Kesehatan Mandiri juga menjadi keluhan warga di kegiatan sosialisasi ini. Warga mengaku kesulitan membayar iuran tersebut karena masalah ekonomi. Mereka berharap dapat pindah ke program BPJS Gratis atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menjawab ini, Margaret MS mengatakan warga bisa pindah dari BPJS Mandiri ke PBI, namun harus tetap membayar bila ada tunggakan iuran Mandiri. “Namun begitu, saat ini Pemko Medan sedang mematangkan program pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) untuk pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Semoga program ini bisa terwujud pada 2023 nanti,” harap Margaret yang duduk di Komisi I DPRD Medan.

Selain itu juga, beberapa warga lanjut usia (lansia) yang hadir mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk lansia. Mereka berharap turut diperhatikan pemerintah dan mendapat bansos lansia.

Dalam hal ini, Margaret MS meminta kepada pihak Dinsos Medan agar dapat menambah kuota lansia penerima bantuan pemerintah.

Pada pertemuan ini, beberapa warga juga meminta kepada Pemko Medan agar melakukan perbaikan beberapa titik jalan di Komplek KPUM. “Kami harap Pemko Medan mencor beberapa jalan yang perlu perbaikan di komplek ini,” pinta warga.

Menanggapi ini, Margaret MS memastikan akan menyampaikan permintaan warga kepada Dinas PU Medan untuk segera direalisasikan pencoran jalan. (JD)