Mengadu ke Renville Napitupulu, Warga Sei Putih Barat Keluhkan Masalah Banjir

Medan (Jurnaldaily.com) Persoalan banjir selalu mengemuka dari masyarakat di saat anggota DPRD Kota Medan melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing. Apalagi di saat musim hujan, terjadi banjir hampir di seluruh Kota Medan.

Seperti yang diungkapkan Andriana br Siahaan, warga Jalan Batu Tulis Ujung, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, saat mengikuti sesi pertama Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun III Tahun Anggaran 2022 Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Pandapotan Napitupulu, Sabtu pagi (27/8/22) di Jalan Jangka Ujung, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah.

“Setiap hujan, daerah kami selalu langganan banjir. Dari Pemko dan pejabat terkait sudah pernah datang meninjau, tapi sampai sekarang tetap banjir, malah hingga sedengkul. Mohon perhatiannya Pak Renville,” ujar Andriana pada reses sesi pertama yang dihadiri ratusan warga.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Lumban Tobing, yang mengatakan parit di Jalan Kertas Gang Berdikari sudah lama tumpat dan tidak pernah diperbaiki. “Kalau hujan seperti air bah mengalir dan mengakibatkan banjir,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sarmaida br Siahaan, warga Jalan Kertas Gang Nangka, juga menyampaikan keluhannya bahwa setiap hujan, di daerahnya selalu banjir karena paritnya tak berfungsi dengan baik. “Mohon perhatiannya, Pak,” ujarnya.

Menyikapinya, anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu ST mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan serius dalam hal penanganan banjir, sebagaimana program prioritas Walikota Medan, M. Bobby Afif Nasution.

“Keseriusan ini ditunjukkan Pemko Medan dengan menganggarkan Rp 500 miliar lebih tahun depan untuk penanganan banjir, termasuk juga akan dilakukannya normalisasi sungai, dan perbaikan drainase,” ungkap Renville Napitupulu yang merupakan Ketua DPD PSI Kota Medan.

Ia berpendapat, persoalan banjir ini seharusnya diselesaikan dari hilir dulu. “Ini yang harus ditangani. Terutama normalisasi parit atau drainase dan sungai. Jadi dimohon dimulai normalisasi parit sekunder. Karena banyak tumpukan sampah di parit. Saya sering temukan di lapangan. Jadi kepling harus rajin mengeceknya,” ujar Renville.

Kepala Kelurahan Sei Putih Barat, Linda br Siagian, menambahkan, untuk tahun 2022 ini tidak ada dianggarkan untuk drainase. “Tapi ada sisa Dana Kelurahan yang saya usulkan untuk ditampung di Perubahan APBD 2022. Jadi dana ini kita pertimbangkan untuk perbaikan drainase di Jalan Kertas Gang Berdikari,” ujarnya.

Di sisi lain, Sutrisno, warga Jalan Jangka, mengingatkan adanya usulan warga yang menginginkan dibuat jembatan di Jalan Jangka Ujung tembus Sei Sikambing, sehingga memudahkan akses warga. “Sudah beberapa kali disampaikan, tapi sampai sekarang tidak terealisasi,” ujarnya.

Menyikapinya, Renville Napitupulu menjelaskan bahwa soal jembatan ini sudah direncanakan dari dulu. “Kita akan kordinasikan dengan Dinas PU untuk mengkaji pembuatan jembatan tersebut. Soalnya di tengah masyarakat juga timbul pro dan kontra. Nanti akan kita survey,” kata dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Medan tersebut.

Tak kalah menariknya, saat reses itu warga juga menyampaikan keluhan tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. “Saya bertanya soal bantuan PKH dan bantuan anak sekolah. Karena saya tidak pernah dapat bantuan,” kata Ros, warga Jalan Jangka Gang Berdikari.

Menyikapinya, Renville Napitupulu menjelaskan bahwa ada dua kategori bantuan dari pemerintah, yakni bantuan karena bencana atau pandemi seperti Covid-19, yang tak berkelanjutan. Hanya saat pandemi saja, seperti bantuan beras dan bantuan sosial tunai (BST).

Kategori kedua, imbuh Ketua DPD PSI Kota Medan itu, bantuan yang tiap tahun memang dianggarkan pemerintah, baik dari Pemko, Pemprov Sumut, dan Pemerintah Pusat atau Kementerian. Dimana bantuan ini tiap tahun diterima, seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH, KIP dan KIS.

“Untuk kategori kedua ini diterima warga kalau sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Bagi warga yang belum masuk dalam DTKS dan belum menerima bantuan, silahkan melapor ke Kepling atau Kelurahan. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya atau tim saya,” tegas Renville.

Perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Meilan Sinaga, pada kesempatan itu menjelaskan, untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), setiap warga harus masuk dulu dalam DTKS.

“Jadi SKTM itu yang berwenang mengeluarkan dinas sosial, pihak kelurahan hanya sebatas membuat surat pengantar saja. Nanti dinas sosial yang akan meverifikasi apakah layak atau tidak dikeluarkan SKTM,” ungkap Meilan.

Turut hadir dalam reses itu, Camat Medan Petisah Budi Ansary, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Medan Indra Fauzi dan Kartini Tambunan, BPJS Ketenagakerjaan M. Ari Irawan, Dinas Pertanian Ike Puspita Sari, Disdukcapil Mariana Panjaitan, Dinas Koperasi dan UKM Rahmad Harahap, Dinas PU Jumianto dan Jainuddin Siregar, Dinas PKPPR Abram, dan Kepala Puskesmas Rantang dr. Nurnala Hayati.

Setelah reses sesi pertama, Renville Napitupulu kembali melaksanakan reses sesi kedua yang kali ini digelar di Lapangan Jalan Matahari 3 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu sore (27/8/22).

Seperti sesi pertama, pada sesi kedua ini Renville Napitupulu kembali menyerap aspirasi dan persoalan warga Kelurahan Helvetia. Permasalahan infrastruktur jalan dan drainase, bantuan pemerintah, banjir dan persoalan lainnya juga menjadi keluhan warga Helvetia. (JD)