Dewan Dapil 5 Medan Serap Aspirasi Warga, Banjir Hingga BPJS Jadi Sorotan
Januari 19, 2026Medan (Jurnaldaily.com) Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 5 menyampaikan laporan hasil Reses IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/1/26).
Beragam aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan banjir, infrastruktur jalan, penerangan umum, hingga layanan BPJS Kesehatan, menjadi perhatian utama.
Laporan hasil reses tersebut dibacakan oleh Jusup Ginting Suka, mewakili anggota DPRD Kota Medan Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tuntungan, dan Medan Maimun.
“Penyampaian hasil reses ini kami harapkan dapat menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan Pemerintah Kota Medan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan kota,” ujar Jusup Ginting Suka saat menyampaikan laporan di hadapan rapat paripurna.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Reses IV dilakukan pada masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dengan tujuan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Dari hasil reses tersebut, anggota dewan menerima puluhan hingga ratusan usulan warga.
Di antaranya, usulan kepada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi terkait normalisasi drainase, perbaikan jalan rusak, serta penanganan genangan dan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Dapil 5. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penggantian dan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai masih minim dan banyak mengalami kerusakan.
“Usulan terkait normalisasi drainase, perbaikan jalan, serta PJU jumlahnya cukup banyak. Kami berharap ini bisa menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026,” kata Jusup.
Aspirasi lainnya disampaikan kepada BPBD Kota Medan, agar penanganan bencana, khususnya banjir, dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Sementara kepada Dinas Lingkungan Hidup, warga meminta penambahan tong sampah dan pengelolaan sampah yang lebih maksimal di permukiman padat penduduk.
Di bidang sosial dan kesehatan, masyarakat mengeluhkan pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum merata, permohonan BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, serta pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi dan tidak diskriminatif.
“Banyak warga yang meminta agar pendataan bantuan sosial dan BPJS dilakukan lebih transparan dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, aspirasi di sektor pendidikan mencakup permintaan pendirian sekolah SMP, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di sektor ekonomi, warga berharap adanya dukungan permodalan dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta pembinaan bagi pedagang kaki lima.
Menutup laporannya, Jusup Ginting Suka menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun 2026.
“Meski tidak semua usulan dapat langsung diakomodir, kami berharap Pemko Medan dapat menentukan skala prioritas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan,” pungkasnya. (JD)
